Sementara itu, Dida Farida dalam pemaparannya menekankan pentingnya literasi ekonomi. Ia menyebut, keluarga mandiri perlu dibekali dengan pemahaman dasar pengelolaan keuangan dan usaha mikro agar keberdayaan pascagraduasi bisa berkelanjutan.
“Bukan hanya keluar dari bantuan, tapi juga mampu mengelola keuangan, membaca peluang, dan memaksimalkan potensi usaha. Literasi ekonomi adalah bekal utama mereka,” tegas Dida.
Drs. H. Aji Sukarmaji, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, menjelaskan bahwa penyaluran bansos didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, ia mengakui bahwa validitas data masih menjadi tantangan tersendiri.
“Kami sadari masih ada inklusif dan eksklusif error. Pemutakhiran data DTSEN akan terus kami lakukan agar bantuan tepat sasaran. Sementara yang sudah mampu, akan kami dorong untuk keluar secara mandiri,” jelasnya.
Senada dengan hal itu, Mubaraq Ahmad, Koordinator PKH Garut, menekankan bahwa pendekatan PKH bukan sekadar penyaluran bansos, tapi juga pendampingan menuju kemandirian sejati.
“Bansos itu sifatnya sementara. Tapi ketika seseorang sudah berdaya, itu bisa jadi selamanya. Dan tugas kami adalah memastikan mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.
Graduasi Mandiri ini menjadi bukti bahwa transformasi sosial itu mungkin. Bantuan sosial bukanlah tujuan akhir, tapi jembatan menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Ke-17 keluarga tersebut kini tak hanya menjadi kisah sukses, tetapi juga teladan bagi KPM lain di Garut dan Indonesia.
Garut Kota pun mencatat sejarah baru: dari sekadar penerima bantuan, menjadi agen perubahan. Karena bansos memang sementara, tapi kemandirian itu selamanya.
Reporter : Firah Rahmawati
Editor : Abie Ikhwan
