Menurutnya, sekolah tidak hanya harus terbuka untuk semua, tetapi juga menjadi ruang inklusif untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jangan sampai ada anak terpinggirkan hanya karena faktor ekonomi. Sekolah harus menjadi tempat aman dan ramah, baik secara fisik maupun psikis,” tambahnya.
Sementara itu, Korwil PKH Jabar IV Aceng Ahmad Khotib menegaskan bahwa intervensi ini merupakan bagian dari tracking lapangan untuk memastikan tidak ada anak-anak KPM PKH yang kehilangan hak dasar pendidikan.
“Assessment seperti ini adalah bentuk nyata komitmen kami. Ketika ada kendala pendidikan, kami tidak bisa menunggu. Harus turun langsung, mencari solusi bersama. Sekolah Rakyat bisa menjadi alternatif yang inklusif dan fleksibel,” ujar Aceng.
Hal senada disampaikan Korkab PKH Garut, Mubaraq Ahmad, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin.
“Program PKH bukan sekadar transfer bantuan. Ini soal keberpihakan. Pendidikan adalah investasi sosial jangka panjang,” ujarnya.
Langkah kolaboratif antara PKH, DPRD, dan pihak komunitas pendidikan ini memperlihatkan bagaimana kebijakan sosial bisa berjalan lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual. Diharapkan, intervensi seperti ini bisa mempercepat penurunan angka anak putus sekolah di wilayah Garut dan Jawa Barat secara umum.
