Selain itu, salah satu KPM PKH atas nama AAH juga mengeluhkan bahwa bantuannya tidak cair pada tahap 2 tahun 2025. Saat dilakukan pengecekan di Database Terpadu Sejahtera Nasional (DTSEN), namanya tidak ditemukan. Pemeriksaan lanjutan di Disdukcapil mengonfirmasi bahwa ia belum pernah melakukan perekaman KTP.
Menanggapi kondisi ini, Camat Karangtengah Dudi Suryadi langsung mengambil langkah cepat dengan memfasilitasi antar jemput untuk proses perekaman.
“Negara harus hadir sampai ke pelosok. Pelayanan tidak bisa menunggu, apalagi jika menyangkut hak dasar seperti identitas dan akses bantuan sosial. Maka kami putuskan untuk antar langsung ke lokasi perekaman,” ujar Dudi.
Ketiganya kini telah berhasil melakukan perekaman data biometrik. Dengan demikian, nama mereka akan segera masuk ke dalam database kependudukan nasional, membuka peluang untuk memperoleh bantuan sosial dari berbagai program pemerintah seperti PKH, BPNT, dan PBI JKN.
Langkah cepat dan responsif ini menuai apresiasi dari warga dan pendamping sosial.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Camat, staf kecamatan, kepala desa, dan semua pihak yang telah membantu. Langkah ini sangat berarti bagi warga yang selama ini seolah terlupakan,” ungkap Nizan.
Camat Karangtengah menegaskan bahwa pelayanan seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Ia juga mengimbau agar aparat desa dan pendamping sosial lebih aktif melaporkan warga rentan yang belum terlayani secara administratif.
“Jika satu langkah kecil bisa membuka harapan besar, maka itu layak dilakukan,” pungkasnya. (*)
