GARUT, JABAR 60 DETIK – Transformasi layanan perlindungan sosial mulai menyentuh tingkat kecamatan. Di Sucinaraja, Kabupaten Garut, Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) dikukuhkan untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan layanan bantuan sosial yang kian berbasis digital.
Pengukuhan itu berlangsung bersamaan dengan Sosialisasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Aula Kecamatan Sucinaraja, Senin, 21 September 2026. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Sucinaraja Iryani, S.Sos., M.M.
Ketua Tim PKH Sucinaraja M. Rahmat, S.Pd.I., M.Si., mengatakan perubahan sistem layanan sosial membutuhkan kesiapan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari pendamping dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Pendamping PKH siap mengawal proses digitalisasi bansos hingga ke tingkat masyarakat. Kami ingin memastikan KPM tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memahami perubahan sistem dan mampu mengakses layanan sosial secara digital,” kata Rahmat.
Menurut Rahmat, kehadiran Agen Perlinsos menjadi penting karena tidak seluruh masyarakat memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan digital yang sama. Pendampingan diperlukan agar proses digitalisasi tidak berhenti pada perubahan sistem, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Digitalisasi harus diikuti pendampingan. Ada masyarakat yang sudah terbiasa dengan teknologi, tetapi ada pula yang masih membutuhkan bantuan. Agen Perlinsos dan pendamping sosial akan menjadi bagian dari jembatan itu,” ujarnya.
Aktivasi IKD dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan identitas digital masyarakat. Rahmat berharap masyarakat, khususnya KPM PKH, semakin memahami pentingnya data kependudukan yang akurat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
Sekmat Sucinaraja Iryani, S.Sos., M.M., mengatakan digitalisasi pelayanan publik merupakan bagian dari perkembangan tata kelola pemerintahan. Namun, perubahan teknologi menurut dia harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Kita menyambut baik digitalisasi pelayanan sosial. Tetapi jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal karena belum memahami teknologi. Karena itu, diperlukan pendampingan dan kolaborasi semua pihak,” kata Iryani.
Ia mengatakan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan perubahan sistem pelayanan dapat berjalan dengan baik.
Menurut Iryani, Agen Perlinsos diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung informasi bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan perlindungan sosial.
“Kami berharap Agen Perlinsos dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar, memahami prosedur layanan, dan memanfaatkan fasilitas digital yang tersedia. Koordinasi harus terus diperkuat,” ujarnya.
Digitalisasi perlindungan sosial membawa perubahan pada cara pemerintah mengelola data dan memberikan layanan kepada masyarakat. Data yang akurat menjadi salah satu unsur penting agar program perlindungan sosial dapat menyasar masyarakat sesuai kondisi yang sebenarnya.
Bagi Pendamping PKH Sucinaraja, perubahan tersebut sekaligus memperluas ruang kerja pendampingan. Selain mendampingi KPM dalam pelaksanaan PKH, pendamping dituntut membantu masyarakat memahami ekosistem layanan sosial yang semakin terintegrasi dengan teknologi.
Rahmat mengatakan pendamping siap menjalankan peran tersebut.
“Kami akan terus belajar dan beradaptasi. Prinsipnya, teknologi harus mempermudah masyarakat. Karena itu, kami siap mendampingi KPM agar transformasi digital bansos dapat berjalan inklusif dan tidak meninggalkan kelompok yang membutuhkan bantuan,” kata dia.
Pengukuhan Agen Perlinsos di Sucinaraja menjadi salah satu langkah awal memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi perubahan layanan perlindungan sosial. Di tingkat lapangan, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menggunakannya.
Reporter: Abie
Editor: Firah Rahmawati
